
Pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Ngawi berlanjut ke tahap berikutnya. Kamis 12 November 2026, Sekretaris Kecamatan Bringin, Wurianto Saksomo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi di Aula DPRD dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap empat Ranperda yang diajukan sehari sebelumnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Ngawi menyampaikan jawaban dan penjelasan atas berbagai pandangan, pertanyaan, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Agenda ini menjadi bagian penting dari proses pembahasan rancangan regulasi, sekaligus ruang bagi eksekutif untuk memberikan tanggapan sebelum tahapan pengambilan keputusan.
Empat Ranperda yang dibahas meliputi perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perubahan kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Selain jawaban Bupati, rapat juga memuat agenda pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara dan keputusan, sambutan Bupati Ngawi, serta penutupan.
Rangkaian pembahasan tersebut mencerminkan proses penyusunan kebijakan daerah yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Pandangan fraksi menjadi bagian dari mekanisme pembahasan untuk mencermati substansi rancangan, sedangkan jawaban Bupati memberikan penjelasan atas berbagai catatan yang disampaikan. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada penyusunan aturan, tetapi juga mempertimbangkan masukan dan kepentingan masyarakat.
Kehadiran Sekretaris Kecamatan Bringin dalam rapat paripurna ini merupakan bagian dari mengikuti perkembangan kebijakan di tingkat Kabupaten Ngawi. Informasi mengenai regulasi yang sedang dibahas penting bagi jajaran kecamatan sebagai bekal dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui proses legislasi yang terencana dan partisipatif, regulasi daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Ngawi.
