Empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi agenda penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi, Rabu 11 November 2026, di Aula DPRD Kabupaten Ngawi. Sekretaris Kecamatan Bringin, Wurianto Saksomo, turut menghadiri rapat yang membahas sejumlah kebijakan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tersebut.
Rapat paripurna memuat dua agenda utama, yakni penjelasan Bupati Ngawi terhadap empat Ranperda yang diajukan oleh pihak eksekutif serta penyampaian tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD.
Empat Ranperda yang diajukan meliputi Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, Ranperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dan Ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Keempat rancangan tersebut menyentuh bidang kebijakan yang beragam. Perubahan regulasi pajak dan retribusi berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, perubahan susunan perangkat daerah menyangkut penataan kelembagaan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif.
Di bidang kesehatan lingkungan, Ranperda tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menjadi landasan penting untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun Ranperda mengenai infrastruktur pasif telekomunikasi berkaitan dengan penataan sarana pendukung jaringan telekomunikasi agar pembangunan infrastruktur lebih tertib dan terkoordinasi.
Setelah penjelasan Bupati, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan tanggapan sebagai bagian dari proses pembahasan rancangan regulasi. Tahapan ini menjadi ruang bagi legislatif untuk memberikan pandangan, masukan, maupun catatan terhadap materi yang diajukan eksekutif sebelum pembahasan lebih lanjut.
Kehadiran perwakilan Kecamatan Bringin dalam rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mengikuti perkembangan kebijakan dan regulasi di tingkat kabupaten. Pemahaman terhadap arah kebijakan daerah penting bagi perangkat kecamatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan keempat Ranperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.
About the Author
