
Bantuan sosial akan lebih bermakna ketika tidak hanya diterima oleh keluarga yang membutuhkan, tetapi juga diikuti pendampingan yang membantu mereka mengakses layanan dasar. Semangat itulah yang mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Senin 16 November 2026, di Rumah Makan Notosuman Ngawi.
Kecamatan Bringin diwakili Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Rina Ruli Indri Asari, A.Md. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan program, meningkatkan kualitas dan akurasi data melalui verifikasi dan validasi, memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
Berdasarkan materi sosialisasi, BLT DBH CHT Tahun 2026 diarahkan kepada keluarga tidak mampu yang memiliki anggota keluarga penderita tuberkulosis (TBC) dan keluarga tidak mampu dengan balita stunting. Penentuan calon penerima juga memperhatikan penyesuaian peringkat kesejahteraan keluarga dalam desil 1 sampai dengan 5 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Salah satu hal penting yang dibahas adalah peran pendamping dalam memastikan proses berjalan tertib. TPK membantu mencocokkan identitas dan kondisi calon penerima, memeriksa kelengkapan administrasi, menyampaikan informasi jadwal serta lokasi penyaluran, dan mencatat berbagai kendala di lapangan. Setiap pendamping menangani paling banyak 20 orang sesuai pembagian sasaran dan penugasan. Hasil pendampingan selanjutnya dilaporkan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Pendampingan juga memiliki dimensi kesehatan dan gizi keluarga. Bagi keluarga yang memiliki balita, pendamping didorong mengingatkan pentingnya kehadiran anak di Posyandu setiap bulan untuk penimbangan dan pengukuran pertumbuhan. Riwayat pemantauan dapat dilihat melalui Buku KIA/KMS atau pencatatan resmi yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan atau masalah kesehatan, keluarga diarahkan berkonsultasi dengan bidan atau Puskesmas. Sementara itu, keluarga yang memiliki gejala atau kontak erat TBC perlu diarahkan untuk memperoleh pemeriksaan di fasilitas kesehatan.
Pembagian peran lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Dinas Sosial mengoordinasikan ketentuan sasaran, mekanisme verifikasi, penyaluran, dan pelaporan. DP3AKB dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mendukung pendampingan keluarga, pembinaan kader TPK, serta edukasi. Kader TPK menjadi penghubung dengan keluarga sasaran, sedangkan Posyandu, bidan, dan Puskesmas menjalankan fungsi pelayanan dan pemeriksaan kesehatan. Pemerintah desa turut mendukung koordinasi wilayah dan penyelesaian kendala sesuai kewenangannya.
Dalam menjalankan tugas, pendamping juga dituntut menjaga etika. Verifikasi harus dilakukan secara cermat dan santun, tanpa memberikan stigma kepada keluarga dengan balita stunting maupun penderita TBC. Identitas, dokumen kependudukan, dan informasi kesehatan wajib dijaga kerahasiaannya. Pendamping tidak boleh meminta imbalan, memotong bantuan, menjanjikan kepastian penerimaan, ataupun menentukan kelayakan di luar kewenangannya.
Melalui sosialisasi ini, pelaksanaan BLT DBH CHT diharapkan semakin terarah, mulai dari pemutakhiran data, pendampingan keluarga, hingga pelaporan dan tindak lanjut. Bagi Kecamatan Bringin, koordinasi dengan desa dan unsur terkait menjadi kunci agar keluarga sasaran memperoleh informasi, bantuan, dan layanan yang diperlukan.
