Sertipikat tanah bukan sekadar selembar dokumen. Bagi masyarakat, sertipikat menjadi bukti hak atas tanah yang penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membantu melindungi hak pemiliknya. Karena itu, penyerahan sertipikat melalui program redistribusi tanah memiliki arti penting bagi warga.
Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi menyelenggarakan kegiatan Pembagian Sertipikat Redistribusi Tanah Bebas Kawasan Hutan di Balai Desa Dampit, pada Selasa 13 Oktober 2026. Kecamatan Bringin hadir melalui Kepala Seksi Pelayanan Umum Novan Kriswanto, S.T., dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Anang Wijaya TQ, S.Pd. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Drs. Joko Sumaryadi, M.Si.
Untuk wilayah Kecamatan Bringin, penerima sertipikat berasal dari dua desa, yakni Desa Dampit dan Desa Suruh. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat melalui program redistribusi tanah.
Redistribusi tanah merupakan bagian dari Reforma Agraria, yaitu kebijakan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Program ini mencakup tanah yang memenuhi persyaratan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya secara produktif.
Dalam konteks kegiatan ini, istilah Tanah Bebas Kawasan Hutan merujuk pada objek tanah yang menjadi bagian dari program tersebut. Penetapan objek dan penerima redistribusi tetap harus mengikuti proses verifikasi serta persyaratan pertanahan yang berlaku.
Sertipikat memberikan bukti hak atas tanah berdasarkan data fisik dan data yuridis yang tercatat dalam pendaftaran tanah. Karena itu, pemilik perlu menyimpan dokumen dengan baik, memeriksa kesesuaian identitas dan data bidang tanah, serta menjaga batas-batas tanahnya. Apabila terdapat perubahan kepemilikan atau kondisi hukum tanah, pencatatannya perlu diurus melalui prosedur resmi.
Kepemilikan sertipikat memberikan kepastian hukum yang penting, tetapi manfaatnya juga bergantung pada cara tanah dikelola. Tanah dapat menjadi sumber penghidupan apabila dimanfaatkan sesuai peruntukan, kondisi lingkungan, dan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, diharapkan warga Desa Dampit dan Desa Suruh semakin memperoleh kepastian mengenai hak atas tanah yang diterima dan dapat memanfaatkannya secara bijaksana. Bagi masyarakat, sertipikat bukan hanya bukti kepemilikan, melainkan juga tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, dan mengelola tanah secara tertib.
Kecamatan Bringin mendukung koordinasi lintas instansi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam urusan pertanahan. Dengan kepastian hukum yang lebih baik, diharapkan tanah dapat menjadi aset yang mendukung keamanan penguasaan, keberlanjutan penghidupan, dan kesejahteraan keluarga.
About the Author
