
Data yang baik bukan sekadar kumpulan angka dalam tabel atau laporan. Di balik data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, terdapat informasi penting yang membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, menentukan prioritas, dan merancang pembangunan yang tepat sasaran.
Kesadaran akan pentingnya data tersebut menjadi salah satu fokus Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Data melalui e-Walidata yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi di Hotel Nata Azana Ngawi, Selasa 17 November 2026. Kecamatan Bringin mengikutsertakan Pengolah Data dan Informasi, Paniyem, S.Sos., selaku operator data kecamatan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data statistik sektoral sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bimbingan teknis juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam melakukan input serta menyajikan data melalui modul e-Walidata.
Salah satu materi disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi, Nasruddin, S.Si., M.Si., dengan tema “Statistik Sektoral Berkualitas melalui Sinergi dan Evaluasi”. Ia menjelaskan bahwa statistik memiliki peran penting dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian. Karena itu, data yang dihasilkan harus akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Dalam materi tersebut juga dijelaskan keterkaitan e-Walidata dengan ekosistem Satu Data Indonesia. Pengelolaan data sektoral berlangsung melalui tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan. Setiap tahapan membutuhkan pembagian peran dan koordinasi yang jelas antara produsen data, walidata, serta pembina data statistik.
Prinsip Satu Data Indonesia juga menekankan empat hal utama, yakni standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Dengan prinsip tersebut, data yang dihimpun berbagai perangkat daerah diharapkan memiliki keseragaman konsep dan definisi, dapat dipertukarkan antar-sistem, serta lebih mudah dimanfaatkan untuk kebutuhan pemerintahan.
Nasruddin turut menyoroti pentingnya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Evaluasi ini menjadi sarana untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan statistik sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Ngawi meningkat dari 2,59 dengan kategori Cukup pada 2023 menjadi 2,64 dengan kategori Baik pada 2024.
Bagi operator data di tingkat kecamatan, penguatan pemahaman ini menjadi bekal untuk menjalankan pengelolaan data secara lebih tertib dan cermat. Ketepatan dalam memasukkan, memeriksa, dan menyajikan informasi turut menentukan kualitas data yang digunakan dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah.
Pada akhirnya, keberadaan aplikasi hanyalah sarana. Kualitas data ditentukan oleh tata kelola yang baik, ketelitian pengelola, serta sinergi antarpihak yang terlibat. Sebagaimana pesan dalam materi BPS Kabupaten Ngawi, aplikasi menyediakan sarana, sedangkan tata kelola yang baik menghasilkan data berkualitas.
