Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) memasuki hari keempat pada Kamis, 17 September 2026. Tim Kecamatan Bringin menghadiri sekaligus melakukan pendampingan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sumberbening pada pagi hari dan Desa Mojo pada siang hari.
Musrenbangdes menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027. Forum ini bukan sekadar tempat menyampaikan daftar usulan pembangunan, tetapi ruang untuk membahas kebutuhan desa, menentukan prioritas, sekaligus menyelaraskannya dengan arah pembangunan yang lebih luas
Secara regulasi, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjenjang. RKP Desa merupakan rencana pembangunan tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJM Desa. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan dalam prosesnya mendapat pendampingan pemerintah daerah. Camat memiliki peran dalam mengoordinasikan pendampingan tersebut di wilayahnya.
Kerangka regulasi desa saat ini juga telah mengalami pembaruan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa berlaku sejak 27 Maret 2026 dan menggantikan PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya. Regulasi baru tersebut antara lain mengatur pembangunan desa, RPJM Desa dan RKP Desa, serta pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.
Dalam pendampingan Musrenbangdes di Sumberbening dan Mojo, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bringin, Junaidi, S.I.P., menyampaikan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan kecamatan.
Menurutnya, koordinasi perlu dilakukan sejak proses perencanaan. Desa perlu menyampaikan rencana, kebutuhan, maupun persoalan yang mungkin berkaitan dengan kewenangan atau program pemerintah di atas desa. Dengan komunikasi yang baik, berbagai hal yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari dapat diantisipasi lebih awal.
Pesan tersebut menjadi penting terutama dalam pembangunan infrastruktur. Tidak semua kebutuhan pembangunan berdiri sendiri di dalam batas administratif desa. Jalan, drainase, akses pelayanan, maupun sarana lainnya dapat bersinggungan dengan wilayah, program, atau kewenangan pihak lain. Karena itu, Musrenbangdes bukanlah akhir dari proses perencanaan, melainkan salah satu tahapan untuk memastikan pembangunan desa berjalan terarah, terkoordinasi, dan sesuai kewenangan.
Dari Sumberbening hingga Mojo, Musrenbangdes hari keempat kembali mengingatkan bahwa perencanaan yang baik tidak cukup hanya dengan menyusun usulan. Ia membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kesediaan untuk memastikan setiap rencana dapat dilaksanakan dengan tepat.
About the Author
