Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi dan memanfaatkan teknologi. Di balik layanan digital terdapat berbagai risiko yang perlu dikenali, dinilai, dan dikelola agar proses pemerintahan tetap berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut menjadi latar belakang diselenggarakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Pemerintah Digital di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi, Kamis, 17 September 2026.
Kecamatan Bringin turut mengikuti kegiatan tersebut melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Sugeng Hariyanto, S.P. Kegiatan berlangsung di Kurnia Convention Hall, Jalan Ir. Soekarno, Ngawi. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat perencana seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, dalam rangka meningkatkan Indeks Pemerintah Digital, yang sebelumnya dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi.
Materi bimtek mencakup konsep Manajemen Risiko Pemerintah Digital serta penggunaan aplikasi ITRISK untuk mendukung pengelolaan risiko. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, survei dan umpan balik peserta, sebelum ditutup.
Manajemen risiko menjadi penting karena digitalisasi pemerintahan menghadirkan berbagai potensi risiko, seperti gangguan sistem, kehilangan atau kebocoran data, kesalahan penggunaan aplikasi, hingga terhambatnya layanan ketika sistem mengalami gangguan. Risiko tersebut perlu dipetakan sejak awal sehingga organisasi memiliki langkah pengendalian yang sesuai.
Bagi Kecamatan Bringin, pemahaman mengenai manajemen risiko pemerintah digital relevan dengan semakin berkembangnya penggunaan sistem elektronik dalam pekerjaan pemerintahan. Pengelolaan administrasi, data, pelaporan, maupun komunikasi kedinasan kini semakin bergantung pada teknologi digital.
Melalui kegiatan ini, aparatur diharapkan tidak hanya semakin terbiasa menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bahwa setiap pemanfaatan teknologi membutuhkan tata kelola dan pengendalian risiko. Dengan demikian, digitalisasi dapat mendukung pemerintahan yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk membangun budaya sadar risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
About the Author
